Partisipasi Masyarakat (Teori Ringkas)

Nawa Murtiyanto

            Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembgunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembagunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Gotong royong dan partisipasi masyarakat di pedesaaan

Pemberdayaan Masyarakat : Antara Pemerintah, LSM dan NGO

Pendampingan Kelompok Tani

“…tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang.”

I. Pendahuluan

Proses pembangunan yang memuat sebenar-benarnya hakekat pembangunan adalah proses pembangunan yang memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek pembangunan sumber daya manusia; yang terdiri dari : capacity (kemampuan untuk melakukan pembangunan), equity (pemerataan hasil-hasil pembangunan), empowering (pemberdayaan melalui pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting) dan sustainable (kemampuan untuk hidup terus) [1]. Khususnya upaya untuk memberdayakan dan memampukan sumber daya manusia, merupakan suatu proses jangka panjang yang memerlukan investasi. Menurut Sadjono Jatiman [2], investasi itu bukan investasi ekonomi, tetapi merupakan investasi sosial budaya yaitu investasi sumber daya manusia. Dari nilai yang diinvestasikan tersebut akan menghasilkan keuntungan berupa meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia itu sendiri.

Eksistensi Masyarakat Desa : Sebuah Rekonstruksi Pemberdayaan

 Nawa Murtiyanto

Desa sebagai simpul utama pembangunan masyarakat dan negara, hanya menjadi sekedar jargon kebijakan pemerintah. Pembangunan hanya dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi, dan bukannya sebuah proses perubahan inter-bidang kehidupan masyarakat desa. Masyarakat tetap menjadi obyek kebijakan dan korban keputus(asa)an pemerintah. Kebijakan pemerintah terkesan (atau malah sebenarnya?) sporadis, tanpa arah tujuan yang jelas dan nihil konsep perencanaan yang matang. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, yang menghamburkan uang masyarakat dan bermain-main api emosi masyarakat.