Konflik Tiada Henti : Studi Analisis Konflik dalam Pengelolaan Hutan di Randublatung, Blora, Jawa Tengah

Nawa Murtiyanto

Pendahuluan

Kondisi hutan negara di Jawa – yang dikelola Perum Perhutani – paska reformasi 1998 sangatlah memprihatinkan. Selama kurun waktu 1998 – 2000, setidaknya 23% (558,749 ha) hutan di Jawa telah dijarah (Santoso, 2004). Sejarah mencatat bahwa tidak ada “pemanenan” kayu hutan yang lebih cepat dari penjarahan yang dilakukan masyarakat secara massive tersebut (Ardana, 2000). Kondisi tersebut mendorong aparat keamanan dan Perum Perhutani bertindak tegas dan represif terhadap masyarakat desa hutan, yang dituduh sebagai pencuri, penjarah dan perusak hutan. Masyarakatpun merespon balik dengan melakukan perlawanan yang sporadis.

Kronologi Konflik Randublatung

Peristiwa yang sama juga terjadi di wilayah Randublatung [1], masyarakat melakukan pencurian kayu di hutan, penyerobotan lahan dan perusakan tanaman jati di lahan hutan negara – yang berakibat lebih dari 4000 ha hutan mengalami kerusakan dan sekitar 318 ribu m3 kayu jati diperdagangkan secara ilegal [2] –  yang kemudian dibalas dengan tindakan represif aparat negara. Di lain pihak, aparat negara (Perum Perhutani yang dibantu aparat keamanan) semakin bertindak represif, dari tindakan penahanan meningkat dengan melakukan kekerasaan fisik dan penembakan di kawasan hutan.

Konflik = Kegagalan Berjejaring

Konflik merupakan perwujudan pertentangan antar beberapa pihak terhadap dua atau lebih yang berbeda, atau merupakan manifestasi lebih lanjut dari adanya ketidaksamaan (Haryanto, 1991). Akar masalah konflik di Randublatung disebabkan oleh ketidaksamaan perspektif antara masyarakat dan Perhutani dalam memandang sumberdaya hutan (SDH) jati, yang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Dalam konteks manajemen jejaring, perbedaan di atas menjelaskan tiga hal. Pertama, SDH dalam konflik Randublatung merupakan common pool resources (CPR) yang bernilai tinggi dan berpengaruh terhadap eksistensi masing-masing pihak. Gangguan terhadap hutan dimaknai sebagai gangguan terhadap “sumber kehidupan”. Kedua, rendahnya kesepahaman antar pihak terhadap aspek-aspek yang melekat pada SDH, perbedaan latar belakang lingkungan (perusahaan vs sosial) dan ketimpangan distribusi resources. Ketiga, runtuhnya rule in use (aturan yang berlaku) yang sebelum konflik terjadi dianut bersama [3]. Hal ini ditunjukkan dengan perspektif Perum Perhutani yang memposisikan masyarakat sebagai “pencuri” dan “penjarah”, sedangkan masyarakat melihat Perum Perhutani sebagai “aparat yang sewenang-wenang”. Dengan kata lain, konflik Randublatung menunjukkan kegagalan dalam berjejaring, untuk tidak dikatakan bahwa tidak ada (konsep dan penerapan) manajemen jejaring dalam pengelolaan SDH di kawasan Randublatung khususnya.

 Spiral of Unmanaged Conflict

Konflik pengelolaan sumberdaya hutan di Randublatung memasuki tahap kedua, yaitu upaya negosiasi antar pihak yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) [4] dan perguruan tinggi dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. Setelah berbagai dialog diadakan, Perum Perhutani mengeluarkan kebijakan Program Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai pengganti Program Perhutanan Sosial yang dinilai tidak berhasil dan berujung pada konflik dengan masyarakat. Tujuan dari PHBM adalah berupaya untuk melibatkan masyarakat [5] dalam pengamanan hutan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hutan (Tahap problem emerge).

Respon masyarakat Randublatung terpecah menjadi dua: mendukung dan menolak PHBM (Tahap side forms). Argumentasi utama kelompok masyarakat yang mendukung adalah bayangan keuntungan dari bagi hasil dari kawasan hutan. Sedangkan kelompok masyarakat yang menolak didasarkan pada argumentasi ketidakjelasan proses implementasi PHBM secara menyeluruh yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat, terutama dalam hal bagi hasil penebangan akhir. Menarik untuk diperhatikan adalah kondisi kawasan hutan di masing-masing kelompok mempunyai kondisi yang berbeda. Kelompok pertama, sebagian kondisi hutan tidak mengalami kerusakan paska penjarahan tahun 1998, sedangkan kondisi kawasan hutan di kelompok kedua sebagian besar mengalami kerusakan parah.

Kelompok pendukung PHBM diharuskan mematuhi segala peraturan yang termuat dalam Nota Perjanjian Kesepakatan (NPK) PHBM. NPK PHBM sendiri selain memuat kewajiban dan hak masing-masing pihak, juga memuat sanksi bagi LMDH jika terjadi gangguan produksi kawasan hutan. Perum Perhutani melakukan berbagai pendekatan untuk membujuk kelompok masyarakat yang masih menolak PHBM. Kelompok penolak PHBM di satu sisi tetap bersikukuh (Tahap position harden dan communicatios stop), di sisi lain melakukan berbagai inisiasi untuk meningkatkan daya tawar kepentingan terhadap Perum Perhutani (Tahap resources are committed). Inisiasi yang dilakukan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan LSM dan Perguruan Tinggi (Tahap goes outside). Inisiasi masyarakat tersebut menghasilkan konsep “Management Regime” (MR) [6], yang dinilai lebih adil dalam pengelolaan hutan bersama dengan Perum Perhutani. Konsep MR menawarkan porsi bagi hasil yang lebih besar bagi masyarakat (40%) dibandingkan dengan konsep PHBM yang membatasi porsi masyarakat maksimal 25% pada saat pemanenan akhir. Konsep MR tersebut ditawarkan kepada Perum Perhutani untuk pengelolaan hutan yang lebih adil. Perum Perhutani merespon dengan menyetujui untuk mengimplementasikan konsep MR di sebagian kawasan hutan [7]. Sedangkan sebagian kawasan lainnya tetap menggunakan konsep PHBM.

Dalam perjalanannya, konsep MR mendapat gangguan “kelompok tak dikenal”. Menurut kabar, gangguan tersebut mungkin dilakukan oleh oknum aparat Perum Perhutani yang tidak menginginkan ada skema selaian PHBM atau oleh kelompok masyarakat pro-PHBM yang didasari ketidaksenangan (emosi) atau bahkan dilakukan oleh kelompok masyarakat kontra-PHBM, dengan tujuan meningkatkan “suhu” konflik. Siapapun pelakunya, tujuan memunculkan konflik “baru” kelihataannya tercapai. Kelompok kontra-PHBM melakukan aksi balasan dengan merusak tanaman jati yang baru ditanam di lahan PHBM. Konflik pun bergeser, menjadi antar kelompok masyarakat, yaitu antara kelompok pro-PHBM dan kelompok kontra PHBM (Tahap perception disorted).

Kurun waktu selanjutnya, antara tahun 2001 hingga 2008, eskalasi konflik mengalami fluktuasi – sering terjadi jeda konflik. Catatan YLBHI-LBH Semarang menyatakan bahwa hingga tahun 2008 telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berbasiskan konflik sumberdaya hutan setiap tahun selalu ada. Data penganiayaan dan penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi hutan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 terdapat 71 orang mengalami luka-luka. Sedang data penganiayaan maupun penembakan yang mengakibatkan kematian sebanyak 30 orang[ 8]. Banyak pihak memprihatinkan berbagai kekerasan yang terjadi, dan bahkan semakin pesimis terhadap penyelesaian konflik yang bisa memuaskan semua pihak (Tahap sense of crisis).

 

Analisa Konflik

a. Karakteristik Konflik

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa eskalasi konflik terjadi dengan cepat, dengan terdapat jeda konflik untuk sementara sebelum meningkat ke level yang semakin rumit (Zartman dalam Leatherman, dkk, 2004)[7]. Keterlibatan aparat keamanan, pengusaha lokal – antar daerah dan LSM, menunjukan bahwa telah terjadi penambahan pihak-pihak yang bertikai (new parties emerge) dalam konflik di Randublatung. Masing-masing pihak mempunyai latar belakang keahlian yang berbeda (varying level of expertise) yang kemudian membedakan dalam bagaimana menggunakan keahliannya/kekuasaannya (different form of power). Perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan lingkungan yang melingkupi masing-masing pihak. Meskipun merupakan bukan sebagai pihak utama, aparat keamanan dan pengusaha memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda. Aparat keamanan berperan untuk menjaga keamanan – dan berada di pihak Perum Perhutani, sedangkan pengusaha berperan sebagai penadah kayu hasil jarahan – baik yang berasal dari masyarakat maupun oknum aparat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan[8]. Pihak LSM pada awalnya hanya melakukan assement (penilaian awal), namun pada perkembangannya cenderung memihak masyarakat yang berseberangan dengan Perum Perhutani dan aparat keamanan.

Perkembangan konflik tersebut menyatakan telah bergesernya peran substantif masing-masing pihak, dimana Perum Perhutani menjadi perusahaan yang gelap mata, aparat menjadi kaki tangan Perum Perhutani, pengusahan menjadi penadah kayu ilegal, dan masyarakat menjadi kelompok yang anarkhis. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan rasionalitas – dimana kepentingan ekonomis bercampur aduk dengan emosi/psikologis – yang berujung pada tingkat kepercayaan (trust) yang rendah, sehingga hubungan antar pihak bersifat jangka pendek (lack of continuing relationship).

Kerumitan juga disebabkan oleh perbedaan proses pengambilan keputusan (differing decision making procedures) antar pihak, dimana Perum Perhutani dan aparat keamanan menggunakan prosedur formal (jalur birokrasi), sedangkan masyarakat mendasarkan proses sosial dan pengusaha mendasarkan pada kepentingan bisnis belaka. Perbedaan juga ditunjukkan dengan ketidaksetaraan akuntabilitas antar pihak (unequal accountability); dimana Perum Perhutani dan aparat keamanan bertanggungjawab kepada pimpinannya, masyarakat kepada kesepakatan internal, dan tanggungjawab pengusaha dipengaruhi faktor bisnis – seberapa besar keuntungan yang didapat. Berkembangnya konflik juga diindikasikan dengan tidak ada upaya yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sengketa. Masing-masing pihak menggunakan persektif kelompoknya dan tidak ada aturan hukum formal yang dianut (procedures not standarized), yang kemudian berkembang konflik yang didasarkan bukan lagi pada issu aksesbilitas masyarakat terhadap SDH dan perlawanan terhadap kesewenangan negara, namun berbasis pada seberapa besar keuntungan yang akan didapat dan pertentangan horisontal antar kelompok masyarakat (broad range of issues).

b. Bentuk dan Sifat Konflik

Konflik pengelolaan SDH di Randublatung dilihat dari bentuk konflik termasuk kelompok konflik terbuka-dengan kekerasan yang ditunjukkan dengan penggunaan cara-cara non-konevesioal (huru-hara dan tindakan anti HAM) sebagai manifestasi terjadinya konflik (Haryanto, 1991). Sedangkan dilihat dari sifatnya, kondlik di Randublatung merupakan konflik yang muncul karena perbedaan mengenai sesuatu yang bersifat prinsipil, yang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap aparat negara (Perum Perhutani) yang bertindak diskriminasi dalam hal aksesbilitas terhadap SDH dan penegakan hukum.

Bentuk dan sifat konflik diatas merupakan wujud dari kesenjangan antara value expectations dengan value capabilities (Gurr dalam Haryanto, 1991) dengan kondisi progressive depreviation (Lihat Gambar ). Robert Gurr (dalam Awang, 2006) menyatakan bahwa Ekspetasi Nilai adalah kondisi yang diyakini sebagai haknya (oleh suatu kelompok) secara aktual dan bukan hanya harapan yang harus dicapai namun harus dipertahankan. Sedangkan Kapabilitas Nilai dinyatakan sengai kondisi rata-rata yang dianggap mampu dicapai dan dipertahankan  oleh kelompok tersebut.

Terjadinya peningkatan intensitas dan jeda konflik menunjukkan eskalasi konflik, baik vertikal dan horisontal (Leatherman, 2004). Eskalasi vertikal diindikasikan dengan timbulnya korban jiwa sebagai akibat digunakan cara-cara diluar kerangka hukum dan politik. Semakin banyak jumlah korban, semakin tinggi pula eskalasi konflik

yang terjadi. Eskalasi horisontal ditandai  dengan meluasnya issue dan wilayah konflik serta terbentuknya/munculnya kelompok baru yang merupakan turunan dari kelompok yang sudah ada sebelumnya.

Kesimpulan

Konflik pengelolaan SDH di Randublatung merupakan contoh dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak peka dan tidak akomodatif terhadap kondisi masyarakat, melemahkan kemampuan masyarakat dan lebih menonjolkan kekuatan negara. Konflik juga menggambarkan bahwa perlawanan masyarakat selalu didasari akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai telah gagal membuat masyarakat sejahtera. Perlawanan merupakan ekspresi dari “rasa tertekan” yang dikomulasikan menjadi “rasa sepenanggungan” dalam mencapai “tujuan bersama” untuk melepaskan diri dari ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, sosial dan politik.

Meningkatnya eskalasi konflik tidak semata-mata dipengaruhi penguatan internal di masing-masing pihak, namun juga karena adanya keterlibatan pihak luar yang berpengaruh pada munculnya pemimpin lokal yang terlatih (skilled leaders) yang kemudian difungsikan sebagai juru bicara dan juru runding kelompok (outspoken). Negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan – sampai sekarang – belum mencapai titik konsensus yang final dikarenakan: 1) belum adanya kesepahaman dalam melihat sumberdaya hutan sebagai common pool resources dan 2) proses negosiasi dan mediasi mudah diinflitrasi oleh pihak lain, yang sebenarnya hanya mengambil keuntungan (free riders).


[1] Sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang terkenal sebagai daerah penghasil kayu jati kualitas tinggi

[2] Jika ditaksir secara kasar, nilai ekonomis kayu tersebut mencapai 1,2 triliyun rupiah

[1] Dalam pengertian “dipaksakan untuk dianut”. Karena aturan yg berlaku bersifat top down (dari pemerintah) yang diiringi dengan tindakan represif bagi masyarakat yang kritis terhadap berbagai kelemahan aturan yang merugikan masyarakat.

[2] Terutama dimotori oleh Lembaga Arupa, yang sejak pertengahan 1998 (paska penembakan) sudah melakukan assement di Randublatung (data primer).

[3] Pelibatan masyarakat melalui mekanisme Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

[4] Management Regime adalah sebuah istilah dari konsep pengelolaan hutan jati di Jawa, yang dibuat oleh Fakultas Kehutanan UGM.

[5] Luas hutan yang ditanami dengan pola MR sekitar 66 hektar (dari sekitar 2000 hektar luas hutan)

[6] Siaran Pers YLBHI-LBH Semarang No.122 SK/LBHSMG/IV/2008

[7] Zartman menyatakan bahwa “Jeda konflik merupakan poros dinamika konflik yang bisa bermuara pada proses meledaknya konflik aatau tidak meledaknya konflik” (halaman 101).

[8] Sebenarnya, pengusaha juga mengambil kesempatan (keuntungan) dari kesempitan (konflik). Ardhana (2000) menyatakan bahwa “nergi penggerak penjarahan yang terutama tidak berasal dari desa sekitar hutan secara langsung,  melainkan dari demand mesin penyerap kayu yang terletak jauh dari kawasan hutan”


Referensi :

 Ardana, Rama. 2000. Desa Mengepung Hutan. Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Hutan Partipatif Terintegrasi sbg Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (di Randublatung). Lembaga Arupa. Yogyakarta.

Awang, San Afri. 2001. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Kontribusi Sosial dam Perlawanan. Debut Press. Yogyakarta.

Haryanto. 1991. Elit, Massa dan Konflik: Suatu Bahasan Awal. Pusat Antar Univeristas-Studi Sosial UGM. Yogyakarta.

Leatherman, Janie, dkk. 2004. Memutus Siklus Kekerasan: Mencegah Konflik dalam Krisis Intranegara. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Santoso, Hari. 2004. Perlawanan di Simpang Jalan: Konteks Hutan di Desa-Desa Sekitar Hutan Jawa. Damar Press. Yogyakarta.

Suprapto, Edi. 2003. Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan. Artikel di harian Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Usman, Sunyoto. 2001. Konlik dan Resolusi Konflik Sumberdaya Alam: Perspektif Sosiologi. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM. Tidak dipublikasikan.

Wibowo, LR, dkk. 2009. Konflik Sumberdaya Hutan dan Reforma Agraria. Alfamedia. Yogyakarta.

4 thoughts on “Konflik Tiada Henti : Studi Analisis Konflik dalam Pengelolaan Hutan di Randublatung, Blora, Jawa Tengah

  1. bagus sekali mas tulisannya..
    aku mahasiswa IPB jurusan Manajemen hutan.
    aku ngalami saat-saat penjarahan 1998.. hutan lebat di sekitar desa ku sekarang tinggal kenangan.. ya semoga sukses dengan tulisan ini..
    salam forester..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s