Environment Relation Management : Rekonstruksi Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Sebuah Catatan Kecil)

Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa proses pembangunan telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang merembet pada kerawanan sosial politik; yang ditunjukkan dengan tidak terselesaikannya krisis multidimensi selama lebih dari satu dekade reformasi berjalan, degradasi kualitas lingkungan hidup dan termarjinalkannya kenekaragaman potensi masyarakat di masing-masing daerah. Kebijakan pembangunan yang dijalankan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, terpenuhinya kepentingan politik sekelompok “masyarakat” tertentu, dan eksploitasi yang tidak dikendalikan dibandingkan dengan upaya pembangunan yang mengarah terwujudnya eksistensi masyarakat.

* * * * *

            Terlepas dari berbagai paradigma pembangunan yang dijadikan landasan berpikir, konsepsi Burtland – yang terkenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan – yang mendominasi wacana pembangunan di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir ini, perlu untuk dikritisi dalam penerapannya di Indonesia. Layaknya konsep pembangunan lainnya, setidaknya ada dua hal sisi “negatif” yang terdapat dalam konsepsi Burtland. Pertama, dengan terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang mendorong (baca: memberi peluang) pemerintah negara maju – yang notabene kandungan sumber daya alamnya telah menipis – untuk melakukan ekspansi ke Indonesia yang (semoga masih) kaya akan deposit sumber daya alam. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia lebih banyak ditentukan dan ditekan dengan berbagai prasyarat yang berhubungan dengan pinjaman lunak (baca: utang).

Kedua, dengan terjaminnya kesempatan yang sama bagi terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang dapat diartikan bahwa teknologi akan menjadi panglima pembangunan atau dengan kata lain tingkat keberhasilan pembangunan akan diukur dari tingkat modernisasi masyarakat. Masyarakat Indonesia, suka-tidak suka, sadar-tidak sadar akan “ditawari” kemajuan teknologi oleh negara yang lebih maju perkembangan teknologinya. Namun ironisnya, bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mampu mengaksesnya, teknologi lebih digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan tersier (kepuasan) dan bukannya sebagai alat bantu dalam menjamin keberlangsungan kehidupan.

Dua dari sekian banyak sisi pembangunan berkelanjutan di atas merupakan bentuk upaya penjajahan baru (neo-kolonialisme) terhadap komponen utama dan metode pembangunan negara maju terhadap Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung, komponen utama pembangunan yang terjajah adalah lingkungan hidup; yang meliputi biotik, abiotik, biososial manusia (baca: komunitas/masyarakat adat) dan komposit/kelembagaan, ditambah dengan teknologi modern yang telah menggusur kebudayaan serta sistem pengetahuan masyarakat lokal secara perlahan dan tak tersaring dengan baik oleh kebijakan pemerintah. Nilai, norma, pandangan, keyakinan dan hukum adat yang sarat makna serta tervisualisasi melalui simbol, mitos, dan legenda tergantikan oleh peralatan (yang dikatakan) modern namun bersifat artificial, mekanis dan tidak elastis.

Pada hakekatnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh siapapun (pemerintah, masyarakat dan Ornop), dimanapun, kapanpun, dan sekecil apapun mempunyai tujuan yang sama, yaitu adanya perubahan yang lebih baik dibanding sebelum pembangunan dilaksanakan. Perubahan yang lebih tidak serta merta diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan yang cenderung bersifat normatif dan membuka kemungkinan ketergantungan antara masyarakat terhadap pemerintah, ataupun memindah ketergantungan ke Ornop, ataupun ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap negara donor. Namun perubahan hendaknya diartikan lebih substansial, yaitu sebagai upaya menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan komponen lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan eksistensi masyarakat yang mensyaratkan adanya pengakuan dan penfasilitasan terhadap kapasitas dan pola hubungan antar komponen lingkungan hidup.

Pembangunan di Indonesia yang tidak kunjung “sukses” dan mirip gumpalan benang kusut disebabkan satu hal yang sangat mendasar, yaitu kesalahan visi pemerintah yang memandang komponen lingkungan hidup semata-mata hanya sebagai sumber daya an sich dan tidak memperhatikan pola hubungan antar komponen lingkungan hidup yang mendorong eksploitasi tak terkendali dan bermuara pada kehancuran komponen lingkungan hidup. Ibarat tubuh manusia, komponen lingkungan hidup merupakan organ yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun saling melengkapi yang dihubungkan dengan urat syaraf. Artinya, organ tubuh tanpa urat syaraf ibarat seonggok tubuh yang tak berdaya.

Pembangunan yang mengelola pola-pola hubungan antar komponen lingkungan hidup (environment relation management) didasarkan pada tiga hal, yaitu: pertama, hubungan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya memberikan sebuah pengertian yang mendalam untuk ditelaah lebih lanjut. Karena suatu makhluk hidup – termasuk manusia – dalam jaringan kehidupannya, memiliki fungsi, peranan dan kedudukan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Kedua, terpenuhinya enviromental rights menggambarkan bahwa lingkungan hidup merupakan sebuah sistem yang kompleks, yang memungkinkan memuat komponen-komponen dan hubungan-hubungan diantaranya tidak terpaparkan secara sederhana, serta masing-masing komponen dalam lingkungan hidup mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dasarnya, yaitu terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Ketiga, mengembangkan kapasitas dalam melihat persoalan-pesoalan yang muncul sebagai dampak penerapan teknologi dalam pengelolaan lingkungan hidup. (Big Question: ”Apakah semakin sedikit pengaruh dari manusia selalu lebih baik daripada banyak pengaruh dari manusia dalam pengelolaan lingkungan?).

Oleh sebab itu, pengelolaan pola hubungan komponen lingkungan hidup menuntut pemahaman para pengambil kebijakan pembangunan terhadap ruang lingkup lingkungan hidup, ekologi sosial; yaitu penyebaran keruangan habitat manusia dengan kompleksitas sosial budaya tertentu, yang timbul dan berubah sebagai akibat proses sosial serta interaksi ekologis; sistem pengetahuan lokal yang berdasarkan nilai-nilai, pandangan, dan keyakinan masyarakat lokal/asli/tradisional yang telah terakumulasi sepanjang sejarah masyarakat tersebut, dalam wujud aturan sederhana yang menjamin penggunaan lingkungan hidup dalam jangka panjang dan sekaligus meninggalkan aktivitas yang “dianggap” merusak lingkungan; dan kemitraan, pengaturan yang saling disepakati oleh semua pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang (telah)  ditentukan bersama – atau untuk merealisasikan sistem pengelolaan yang disepakati bersama – untuk kepentingan masing-masing komponen lingkungan hidup.

Ibarat membangun rumah yang nyaman dan aman, para pengambil kebijakan disyaratkan mematuhi prinsip-prinsip dalam pembangunan yang mendasarkan pada hubungan komponen lingkungan hidup agar tiang-tiang penyangga rumah tidak mudah roboh oleh kekuatan eksternal. Pertama,. memperhatikan batas-batas komponen lingkungan hidup dan keterpaduan antar komponen lingkungan hidup. Kedua, menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai dan sistem pembuatan keputusan yang efektif, yang bebas dari represi politik.

Ketiga, kemitraan yang bertujuan untuk menghapuskan ketergantungan masyarakat. Keempat, transparansi, tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders dan jaminan kemudahan aksesbilitas. Kelima, melakukan evaluasi berdasarkan kinerja yang meliputi : input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (keuntungan) dan impact (dampak) yang bakal muncul dalam satuan waktu tertentu. Keenam, integritas, kejujuran dalam pengelolaan kawasan yang didasarkan atas  pengalaman faktual yang telah dilakukan sebelumnya. Dan ketujuh, fleksibel, menghargai kesempatan dan keberagaman kemampuan individu dan lingkungan.

Yang terakhir, sebaik apapun paradigma dan konsep pembangunan yang diterapkan akan tetap akan mengalami bias dan bahkan penyimpangan jika para pelakunya tidak mendasarkan pada nilai kebenaran dan kemanusiaan. Kalau moral dianggap sebagi sesuatu yang tidak membumi, pliss dehh, berbuatlah kebenaran demi rasa kemanusiaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s