Eksistensi Masyarakat Desa : Sebuah Rekonstruksi Pemberdayaan

 Nawa Murtiyanto

Desa sebagai simpul utama pembangunan masyarakat dan negara, hanya menjadi sekedar jargon kebijakan pemerintah. Pembangunan hanya dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi, dan bukannya sebuah proses perubahan inter-bidang kehidupan masyarakat desa. Masyarakat tetap menjadi obyek kebijakan dan korban keputus(asa)an pemerintah. Kebijakan pemerintah terkesan (atau malah sebenarnya?) sporadis, tanpa arah tujuan yang jelas dan nihil konsep perencanaan yang matang. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, yang menghamburkan uang masyarakat dan bermain-main api emosi masyarakat.

This slideshow requires JavaScript.

Berbagai kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat desa selama ini telah menjadi contoh nyata ke(tidak)bijakan pemerintah yang tidak memberikan perbaikan kehidupan masyarakat desa. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih cenderung memihak pengusaha dibandingkan masyarakat lokal, menaikkan harga BBM tanpa diiringi perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap Pertamina, ketidakjelasan proporsi proteksi antara industri besar, menengah dan kecil, pelaksanaan pembangunan yang tidak memihak petani-sebagai profesi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan masih banyak lagi. Bahkan di suatu desa di Jawa Tengah, penulis pernah menemui penyaluran raskin yang semestinya hanya untuk sekitar 230 gakin, ternyata disalurkan oleh pemerintah desa secara merata ke seluruh warga desa tersebut yang berjumlah sekitar 900-an keluarga.  Bahkan, gakin yang seharusnya per bulan menerima 20 kg beras dengan harga Rp 1000/kg, ternyata sampai di tangan masyarakat hanya sekitar 3 – 6 kg dengan harga Rp 1400 – Rp 1600/kg. Pemerataan raskin tersebut bertujuan untuk mrnghindari konflik horisontal antar warga desa.

Demikian juga dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kompensasi BBM (BLT KB) periode pertama yang telah dicairkan dan berdampak kekisruhan di tingkat masyarakat, permusuhan antara kelompok masyarakat yang mendapatkan BLT KB dengan yang tidak mendapatkan, antara warga dengan aparat pemerintah desa atau petugas lapangan. Parahnya, pemerintah menyatakan belum menemukan langkah yang tepat dalam menyalurkan untuk periode Januari-Maret 2006. Pemerintah masih kebingungan antara tetap mencairkan BLT, menunda dengan memperbaiki mekanisme pencairan atau mengganti bentuk bantauan dengan padat karya. Baik penyaluran raskin maupun BLT KB telah menimbulkan kekacauan di masyarakat desa, yang disebabkan data gakin penerima yang tidak akurat, mekanisme penyaluran yang amburadul dan minimnya petugas lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Contoh terakhir adalah kebijakan impor beras menjelang panen raya di sentra pertanian padi di Jawa, yang dikhawatirkan akan menyebabkan harga beras lokal turun. Kondisi ini dipeburuk dengan kemungkinan masuknya beras illegal yang membonceng beras impor ketika masuk di Indonesia dan pada akhirnya merugikan petani lokal yang notabene adalah masyarakat desa.

Masyarakat Desa

Masyarakat desa secara umum tak jauh dari kondisi kemiskinan, minimnya fasilitas umum, budaya primordial yang masih kuat, dan perubahan yang lambat. Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan sudah tidak lagi sekedar hubungan sebab-akibat, melainkan menjadi benang kusut, lingkaran setan, tak ada ujung-pangkal, ibarat hubungan ayam-telur. Namun demikian, ibarat rumput yang tumbuh di pekarangan, masyarakat desa selalu disingkirkan namun akan dan selalu tumbuh kembali. Tidak ada kesetiaan yang melebihi “kemampuan” rumput untuk selalu menjadi bagian dari ekosistem pekarangan. Demikian juga dengan masyarakat yang secara de facto telah menunjukkan kemampuan survive, walaupun telah “dihajar habis-habisan” berbagai kebijakan pemerintah.

Kemampuan survive (dan regenerasi) masyarakat selama ini tidak lain disebabkan oleh elastisitas sistem kehidupan internal masyarakat, yang memahami dirinya sebagai wong cilik, panggon gunung ora dunung, cedhak watu adoh ratu[1]. Pemahaman tersebut sama sekali tidak bersifat defensif, tetapi preventif terhadap perubahan eksternal sebagai akibat kebijakan pemerintah yang fluktuatif. Adapun gejolak yang timbul akibat BLT KB akhir-akhir ini dikarenakan kebijakan pemerintah telah menghancurkan sistem internal kehidupan masyarakat desa. Bahwa BLT KB telah menimbulkan kecemburuan, konflik horisontal dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tingkat masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan BLT KB akan memanjakan masyarakat, melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sistem internal kehidupan internal masyarakat desa berhubungan erat dengan lingkungan sekitarnya yang dilandasi keteraturan fungsi dan interaksi yang terkendali sedemikian rupa, sehingga keseimbangan akan tetap terjaga. Karena suatu makhluk hidup; termasuk manusia, pada jaringan kehidupannya; memiliki fungsi, peranan dan kedudukan yang saling berkaitan dengan lingkungannya. Oleh karena itu masyarakat desa memiliki pandangan terhadap lingkungan tidak dalam suatu garis linear, melainkan hubungan yang holistik dan penuh dinamika.

Sistem internal kehidupan masyarakat desa yang holistik memuat komponen utama sebagai berikut: sumber daya manusia, lahan, pola tanam (baik di bidang petanian, perkebunan atau kehutanan) dan peternakan. Komponen sumber daya manusia terwujud dalam lingkungan komposit (kelembagaan), lingkungan biososial (komunitas/hubungan sosial), lingkungan psikososial (pandangan, persepsi, sikap, keyakinan) dan lingkungan fisiososial (teknologi dan budaya fisik). Komponen lahan terwujud dalam lingkungan fisik yang sangat dipengaruhi oleh topografi desa, luas lahan produktif, kesuburan tanah (solum tanah), jenis tanah dan ketersedian air di wilayah tersebut.

Komponen pola tanam dan komponen peternakan masyarakat desa merupakan wujud upaya masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyesuaikan media atau komponen lahan yang dimilikinya. Baik komponen pola tanam maupun peternakan, masing-masing dimungkinkan menjadi sumber utama pendapatan keluarga dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, komponen pola tanam dan peternakan masyarakat desa kemudian sebut sebagai lingkungan biotik.

Selain komponen utama di atas, sistem internal kehidupan masyarakat desa juga memuat komponen tambahan yang terdiri dari proses politik tingkat lokal (lingkup desa), legitimasi pemimpin lokal (baik formal maupun non-formal) dan bencana alam. Walaupun hanya merupakan komponen tambahan, komponen-komponen tersebut cukup ber pengaruh dalam sistem internal kehidupan masyarakat desa.

Sedangkan komponen sistem eksternal masyarakat desa sebenarnya identik dengan sistem ekternal masyarakat Indonesia lainnya yaitu globalisasi dalam pengertian yang luas. Globalisasi mempunyai pengaruh signifikan yang menekan sistem internal kehidupan masyarakat desa. Bentuk globalisasi yang pertama adalah kebijakan makro pemerintah yang dipengaruhi hubungan internasional antar negara. Banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang lebih mencerminkan tekanan dari luar negeri dibandingkan dengan orisinilitas pemerintah. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kegagapan dan ketidaksiapan aparatur pemerintah dari pusat hingga desa dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap lembaga pemerintahan desa.

Degradasi kepercayaan masyarakat desa ditunjukkan dengan berbagai kerusuhan atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah di berbagai daerah. Bahkan kerusuhan juga terjadi di daerah yang dikenal aman dan diperhitungkan tidak akan muncul gejolak dari masyarakat. Lambat laun, pandangan masyarakat juga ikut bergeser dari pemahaman wong cilik menjadi pemahaman “saiki jaman edan, nak ora melu edan ora keduman[2].

 

Bentuk globalisasi yang kedua adalah tekanan industri yang dimotori oleh pengusaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memerdulikan tata guna lahan. Hutan telah menjadi padang ilalang yang gersang, persawahan menjadi kompleks perumahan, perkebunan menjadi kompleks industri, kawasan alami pantai dirubah menjadi resort wisata mewah. Akibatnya sumber daya hutan hancur, menipisnya ketersediaan air, pencemaran udara dan hilangnya kesuburan tanah. Dengan kata lain, secara langsung atau tidak langsung, industri yang tidak ramah lingkungan telah mengurangi bahkan meniadakan sumber utama kehidupan masyarakat desa dan (tetap) hanya menjadi penonton pembangunan.

Bentuk ketiga adalah tekanan budaya yang masuk ke lingkungan psikososial masyarakat desa melalui agen budaya: televisi, radio, surat kabar dan bahkan internet. Munculnya tekanan ketiga ini merupakan akibat dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengawasi perkembangan teknologi yang diboncengi budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan masyarakat desa dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas. Pengaruh budaya eksternal tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperlemah sistem internal kehidupamasyarakat desa. Fenomena urbanisasi, gaya hidup kekota-kotaan, menjual tanah untuk membeli kebutuhan jangka pendek, meningkatnya angka kriminalitas di desa dan yang terparah adalah berkurangnya generasi penerus di desa.

Uraian panjang tentang hubungan antar komponen lingkungan dalam sistem internal dan eksternal masyarakat desa dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar: Sistem Kehidupan Masyarakat Desa


Memberdayakan Masyarakat Desa

Masyarakat desa pada dasarnya bersedia menerima dengan baik kebijakan pemerintah jika memberikan perbaikan kehidupan tanpa menghancurkan sistem kehidupan masyarakat. Kegagalan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa disebabkan oleh perumusan kebijakan yang meninggalkan aspek holistik dan dinamika masyarakat desa. Memberdayakan masyarakat desa yang holistik adalah proses pemberdayaan yang menekankan pada kesatuan sistem internal kehidupan masyarakat desa yang bekaitan erat dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Aspek politik masyarakat yang berwujud kecerdasan masyarakat  desa dalam menyampaikan pendapat berdasarkan kebenaran dan pengetahuan lokal (local knowledge) direspon dengan kebijakan pemerintah dengan indikator yang jelas, tidak ambigu, dan didasarkan penelitian lapangan yang valid dan dirumuskan secara baik. Paradigma pembangunan yang memposisikan desa sebagai lembaga politik terendah dan berfungsi sebagai sasaran dan sekaligus pelaksana kebijakan pemerintah di atasnya harus dirubah dengan menghargai desa sebagai lembaga policy yang mampu merumuskan kebijakan di tingkat lokal. Sehingga semangat otonomi asli tidak hanya menjadi pemanis dalam rumusan UU No 32/tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan yang memposisikan pemerintah layaknya sinterklas telah memperlemah aspek ekonomi masyarakat karena mengajarkan masyarakat untuk tidak rajin bekerja tetapi rajin menunggu bantuan pemerintah – yang sebenarnya salah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan masyarakat menjadi miskin pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara perlahan, aspek ekonomi masyarakat semakin melemah hingga survival sense masyarakat menjadi tumpul. Kebijakan yang bisa ditempuh adalah melindungi sumber pendapatan masyarakat desa dengan memberikan jaminan pasar dan harga yang layak terhadap berbagai komoditas yang dihasilkan dari lingkungan biotik masyarakat desa.

Aspek sosial budaya masyarakat desa telah terbukti secara nyata mampu mendukung kehidupan masyarakat dan menghadapi kebijakan pemerintah yang fluktuatif dan inkonsisten. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat adalah melindungi norma agama dan sosial yang ada dan bukan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya pelanggaran nilai-nilai sosial. Fenomena masyarakat yang memiskinkan diri agar terdaftar sebagai penerima bantuan pemerinta menunjukkan bahwa masyarakat desa mengalami sedang krisis keyakinan terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sudah tidak malu lagi diklasifikasikan sebagai warga yang miskin. Oleh karena itu, tidak terencananya kebijakan telah membuat masyarakat desa tidak yakin bahwa sistem internal kehidupan mampu mendukung proses yang saling mengawasi dan saling mengingatkan antar warga masyarakat.

Aspek ekologi pemberdayaan masyarakat desa dapat terpenuhi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung konservasi lingkungan fisik masyarakat desa yang menekankan pada pemanfaatan secara lestari. Telah terbukti bahwa pengerukan sumber daya alam dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tanpa disertai upaya pelestarian telah mengakibatkan hancurnya media masyarakat desa bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan.

Proses memberdayakan masyarakat yang dinamis menekankan pada proses yang menghargai keragaman realitas dan lokalitas masyarakat. Realitas masyarakat menunjukkan bahwa kemiskinan yang ada sekarang ini bukanlah sebuah kondisi yang statis, tetapi melainkan sebuah pemiskinan yang tidak semua masyarakat menyadarinya. Ironisnya, proses masyarakat menjadi miskin (hanya) dipahami oleh pemerintah sebagai akibat kenaikan harga BBM bukan sebagai kesalahan perumusan kebijakan makro pemerintah yang telah berlangsung antar rejim.

Pemberdayaan yang dinamis juga menghargai lokalitas masyarakat yang menekankan pada hakekat siapa yang sebenarnya mampu memahami konteks “keluarga miskin” atau “keluarga tidak miskin”. Tentunya masyarakat sendiri yang lebih memahami lingkungannya dan mengartikan pola interaksi didalamnya.  Pencairan BLT KB menuai badai masalah dalam implementasinya dikarenakan dua puluh indikator keluarga miskin yang disusun pemerintah telah mengisolasi dan mengeliminasi kemampuan masyarakat dalam menganalisis dirinya sendiri. Kuantifikasi kemiskinan yang kaku seharusnya digantikan dengan kepekaan kualitatif guna menghindari simplifikasi dan generalisasi, sehingga tidak membatasi proses pemberdayaan yang dinamis.

Epilog

Memberdayakan masyarakat desa merupakan sebuah proses melindungi dan sekaligus mengembangkan sistem internal masyarakat desa yang menuntut perubahan paradigma dan pendekatan pemerintah selama ini. Paradigma pemerintah yang memandang masyarakat desa sebagai masyarakat yang terbelakang, bodoh dan serba menerima harus digantikan dengan paradigma yang holistik dan dinamis. Perlu ditekankan bahwa kebudayaan masyarakat desa merupakan kebudayaan yang menyiratkan kesederhanaan, keluguan dan demokratis.

Sedangkan pendekatan pemberdayaan yang artificial terbukti tidak mampu memberikan perbaikan kehidupan juga harus digantikan pendekatan yang menekankan lebih humanis, dengan menempatkan masing-masing komponen lingkungan sebagai bagian dari sistim internal masyarakat desa yang secara hakikat adalah merupakan satu kesatuan (terintegralisasi) dan terjalin demikian rupa dalam kaitan fungsional.

Dengan perubahan paradigma dan pendekatan dalam memberdayakan masyarakat desa, maka tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan eksistensi masyarakat desa. Suatu masyarakat disebut eksis jika masyarakat tersebut berdaya dan mendapatkan pengakuan dari pihak luar (eksternal). Indikator keberdayaan masyarakat desa adalah mampu menyampaikan pendapat/kepentingannya dengan didasari pada kebenaran, mampu meyelesaikan permasalahan sosial dengan bersandar pada norma agama dan sosial disertai semangat humanis, mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dengan melestarikan media yang digunakan sebagai sumber utama pendapatan.

Memberdayakan masyarakat desa adalah proses yang menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai aktor pendukung. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat desa juga menghendaki partisipasi pemerintah dalam dinamika sistem internal masyarakat desa. Bukan jamannya lagi jika partisipasi harus dibebankan atau dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga kepada pemerintah dan pelayan masyarakat lainnya. Percayalah, pemberdayaan tanpa disertai kemauan untuk berubah adalah omong kosong, tanpa arti dan membuang kesempatan dengan sia-sia.


[1]    Rakyat kecil, bertempat di gunung yang tidak tahu apa-apa, dekat dengan batu (gunung) jauh dari ratu (kekuasaan)

[2] Sekarang jaman gila, kalau tidak (meng)gila tidak akan kebagian.

REFERENSI
Benda-Beckman, et.al, 2001, Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogayakarta  
Bruce Mitchell, dkk, 2003, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Conyers, Diana, 1991,  Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Susetiawan (Penerjemah), Gadjah Mada University Perss,  Yogyakarta
Daeng, Hans J., 2000, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Moelyarto, T.T, 1993, Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Arah dan Strategi,  P.T. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 2002, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Winarni Tri, 1998, Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21, Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Fisipol UGM, Aditya Media, Yogyakarta.

Note : tulisan ini pernah dimuat di “Kampus Biru Menggugah : Seri ke-3 Pemikiran Alumni Fisipol UGM”, KAFISPOLGAMA, Desember 2005

One thought on “Eksistensi Masyarakat Desa : Sebuah Rekonstruksi Pemberdayaan

  1. hidup wong ndeso, meski selalu diperlakukan diskriminatif, eong ndeso selalu survive dengan segala keterbatasanya………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s