Book Review : Politik Perumusan Kebijakan Publik

 Penulis : Dr. Samodra Wibawa

Penerbit : Graha Ilmu, 2011

Reviewer: Nawa Murtiyanto, MPA

Buku “Politik Perumusan Kebijakan Publik” merupakan sebuah buku yang berisikan ringkasan dan tafsir atas terjemahan buku “Public Policy: An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis” (2001) karya Wayne Parsons yang sudah dialihbahasakan pada tahun 2005. Penulis mengajak pembaca untuk berdiskusi tentang dua hal yang mendasar, yaitu: bagaimana suatu sistem politik membuat kebijakan untuk publik ?; dan mengapa ada perbedaan antar sistem dalam proses perumusan kebijakan publik ? Selanjutnya…

Kisah Kecil di Kinah

Prolog

 Kisah ini merupakan rangkaian pengalaman para relawan dan anggota Tim SAR yang melakukan operasi evakuasi di Kinahrejo, Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo, Sleman paska erupsi Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010. Beberapa saat setelah erupsi, para relawan telah melakukan operasi evakuasi terhadap warga Kinahrejo pada malam harinya dan berhasil mengevakuasi sebagian warga dan non-warga Kinahrejo  – baik yang selamat, terluka maupun meninggal. Dikarenakan kondisi yang riskan dan peralatan yang kurang mendukung, maka operasi ditunda dan akan dilanjutkan esok paginya.  Selanjutnya…

Partisipasi Masyarakat (Teori Ringkas)

Nawa Murtiyanto

            Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembgunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembagunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Gotong royong dan partisipasi masyarakat di pedesaaan

Selanjutnya…

Pemberdayaan Masyarakat : Antara Pemerintah, LSM dan NGO

Pendampingan Kelompok Tani

“…tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang.”

I. Pendahuluan

Proses pembangunan yang memuat sebenar-benarnya hakekat pembangunan adalah proses pembangunan yang memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek pembangunan sumber daya manusia; yang terdiri dari : capacity (kemampuan untuk melakukan pembangunan), equity (pemerataan hasil-hasil pembangunan), empowering (pemberdayaan melalui pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting) dan sustainable (kemampuan untuk hidup terus) [1]. Khususnya upaya untuk memberdayakan dan memampukan sumber daya manusia, merupakan suatu proses jangka panjang yang memerlukan investasi. Menurut Sadjono Jatiman [2], investasi itu bukan investasi ekonomi, tetapi merupakan investasi sosial budaya yaitu investasi sumber daya manusia. Dari nilai yang diinvestasikan tersebut akan menghasilkan keuntungan berupa meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya….

Clean Development Mechanism on Forestry

Seri : Ekonomi Kebijakan Publik

Clean Development Mechanism on Forestry

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya HutanYang Berkelanjutan di Indonesia

Nawa Murtiyanto

Deforestasi Pulau Kalimantan 1990 – 2020

Pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties The United Nations Framework Convention on Climate Change) di Kopenhagen, Denmark pada awal Desember 2009, memposisikan Indonesia pada posisi yang sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia termasuk negara yang mempunyai kawasan hutan seluas 133,69 juta hektar (10% kawasan hutan dunia)[1] di satu sisi dan penyumbang emisi karbon terbesar ke tiga [2] di dunia, sebagai akibat penggundulan hutan (deforestasi). Menurut data Departemen Kehutanan (2007), laju deforestasi antara tahun 2000 – 2005 sebesar 1,09 juta hektar pertahun. Sedangkan data yang berbeda disampaikan oleh Green Peace Indonesia, yang menyatakan laju deforetasi hutan Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahun dalam kurun waktu yang sama[3]. Laju tersebut meningkat 25% dibandingkan kurun waktu 1990 – 2000 [4] dan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan deforestasi tercepat di dunia setalah Brasil [5]. Selanjutnya…

Konflik Tiada Henti : Studi Analisis Konflik dalam Pengelolaan Hutan di Randublatung, Blora, Jawa Tengah

Nawa Murtiyanto

Pendahuluan

Kondisi hutan negara di Jawa – yang dikelola Perum Perhutani – paska reformasi 1998 sangatlah memprihatinkan. Selama kurun waktu 1998 – 2000, setidaknya 23% (558,749 ha) hutan di Jawa telah dijarah (Santoso, 2004). Sejarah mencatat bahwa tidak ada “pemanenan” kayu hutan yang lebih cepat dari penjarahan yang dilakukan masyarakat secara massive tersebut (Ardana, 2000). Kondisi tersebut mendorong aparat keamanan dan Perum Perhutani bertindak tegas dan represif terhadap masyarakat desa hutan, yang dituduh sebagai pencuri, penjarah dan perusak hutan. Masyarakatpun merespon balik dengan melakukan perlawanan yang sporadis. Selanjutnya…

Environment Relation Management : Rekonstruksi Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Sebuah Catatan Kecil)

Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa proses pembangunan telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang merembet pada kerawanan sosial politik; yang ditunjukkan dengan tidak terselesaikannya krisis multidimensi selama lebih dari satu dekade reformasi berjalan, degradasi kualitas lingkungan hidup dan termarjinalkannya kenekaragaman potensi masyarakat di masing-masing daerah. Kebijakan pembangunan yang dijalankan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, terpenuhinya kepentingan politik sekelompok “masyarakat” tertentu, dan eksploitasi yang tidak dikendalikan dibandingkan dengan upaya pembangunan yang mengarah terwujudnya eksistensi masyarakat. Selanjutnya…

Nafsu Besar, Tenaga Kurang : Catatan Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia

Nawa Murtiyanto

 

Stagnan. Status tersebut kiranya tepat untuk menggambarkan perjalanan kebijakan pemekaran wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Stagan karena perkembangan jumlah daerah otonom selama ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional – terutama di daerah pemekaran. Berbagai sumber data kependudukan[1] menyatakan bahwa pada awal 2009 dari total 75.666 desa, sebanyak 32.379 desa merupakan desa tertinggal dan 2.745 desa diantaranya merupakan desa sangat tertinggal. Di sisi lain, sejumlah 9.425 desa belum bisa dilalui kendaraan roda empat. Sejumlah 6.204 desa belum ada fasilitas listrik. Sejumlah 29.421 desa belum mempunyai pasar tetap. Data dari BPS juga menyatakan bahwa dari sekitar 213 juta penduduk Indonesia, sebanyak 37,168 juta merupakan penduduk miskin (17,42%). Dari jumlah tersebut, lebih dari 63% penduduk miskin berada di wilayah pedesaan. Dilihat dari sektor pekerjaan, 41,18% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, yang mana merupakan sektor pekerjaan yang didominasi masyarakat desa. Sedangkan sejumlah 20.435 desa lainnya belum mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut telah menunjukkan bahwa pemekaran daerah– sebagai implikasi dari otonomi daerah – telah gagal dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya…

Pelestarian Lingkungan Hidup : Gerakan Moral ke Gerakan Sosial ?

 Nawa Murtiyanto

Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Pertanyaan mendasar tersebut harus terjawab sebelum melangkah lebih jauh tentang pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan ruang kehidupan yang terdiri beberapa komponen yang saling berinteraksi secara seimbang. Proses interaksi ini disebabkan oleh fungsi yang berbeda dari masing-masing setiap individu makhluk hidup dan berusaha menjaga dan mempertahankan eksistensi dan fungsinya. Komponen yang terdapat di dalam ruang kehidupan tersebut adalah : Selanjutnya…

Perubahan ala Lik Pudjo

Lik Pudjo
(Photo Courtesy: Irfan Yusuf)

Lik Pudjo adalah salah satu warga Kinahrejo, lereng selatan G. Merapi yang juga merupakan salah satu abdi dalem Kraton Yogyakarta yang bertugas untuk menyelenggarakan upacara adat Labuhan. Sudah puluhan tahun pula Lik Pudjo dengan kesederhanaannnya melayani para pecinta alam Jogja. Di kala senggang malam, Lik Pudjo bercerita (dan berkomentar) tentang banyak hal. Mulai dari asal usul manusia, kehidupan di dunia, manusia Jawa, dan perubahan zaman hingga perubahan iklim. Selanjutnya…